Banda Aceh — Banjir, tanah longsor, dan tanah bergerak melanda sembilan kabupaten/kota di Aceh sejak 18 hingga 26 November 2025.
Laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sedikitnya 46.893 jiwa terdampak, sementara 1.497 jiwa mengungsi akibat hujan berintensitas tinggi yang memicu bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah.
Di Bireuen, banjir meluas di tujuh kecamatan setelah hujan deras mengguyur sejak dini hari. Drainase tak mampu menahan debit air sehingga melimpas ke permukiman warga.
Kondisi serupa terjadi di Lhokseumawe, di mana banjir disertai longsor menimpa empat kecamatan sejak 20 November.
Aceh Timur menjadi salah satu wilayah terparah. Banjir merendam ribuan rumah di 12 kecamatan setelah hujan berkepanjangan dan angin kencang mengguyur kawasan tersebut. Kondisi air hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda surut.
Di Langsa, banjir kiriman dari area perkebunan kelapa sawit PTPN 1 membuat ratusan rumah terendam dengan ketinggian air 20–40 sentimeter. Banjir dan longsor juga dilaporkan di Langsa Barat, Langsa Lama, Langsa Kota, dan Langsa Timur.
Wilayah lain—Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan—mengalami bencana serupa. Di Singkil, misalnya, luapan Sungai Lae Cinedang merendam rumah-rumah warga hingga 80 sentimeter.
Sementara di Aceh Utara, hujan tanpa henti memicu erosi tebing sungai dan banjir di sejumlah kecamatan.
Hingga kini, sembilan kabupaten/kota telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi. “Penetapan dilakukan langsung oleh kepala daerah berdasarkan situasi lapangan,” ujar Plt. Kepala Pelaksana BPBA, Fadmi Ridwan. Pemerintah kabupaten/kota telah mengaktifkan posko darurat, mengevakuasi warga, serta menyalurkan logistik.
BPBA terus memperkuat koordinasi dengan BPBD di seluruh wilayah. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi banjir susulan dan tanah longsor serta mengikuti informasi resmi dari BMKG.
Melihat situasi yang meluas, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo langsung memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat membantu pemerintah daerah.
Ratusan prajurit Kodam IM telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi, distribusi logistik, dan membantu pengamanan di area terdampak.
Pangdam juga menyiagakan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) yang memiliki kemampuan mobilisasi cepat dalam situasi darurat.
“Penanganan bencana harus dilakukan cepat, tepat, dan terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Mayjen Joko, penanggulangan bencana merupakan tugas pokok TNI sebagaimana diamanatkan undang-undang. Ia menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBA, Basarnas, serta masyarakat.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Prajurit harus hadir dengan cepat, bersikap humanis, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” kata Pangdam.
Kodam IM memastikan akan terus memberikan dukungan penuh hingga situasi di seluruh wilayah Aceh kembali normal.[]
