Aceh Utara — Pemerintah Aceh menyatakan bahwa situasi bencana banjir dan longsor di sejumlah kabupaten/kota kini memasuki fase kritis.
Banyak wilayah terisolasi akibat akses darat yang lumpuh, jembatan putus, serta tingginya debit air, sehingga distribusi bantuan hanya memungkinkan melalui jalur udara.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, S.E., M.M., saat mendampingi Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian meninjau kesiapan Pelabuhan Krueng Geukueh, Minggu (30/11/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan jalur laut siap menopang distribusi logistik bagi daerah yang terdampak parah.
Setibanya di Bandara Malikussaleh, Mendagri diterima oleh Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir, Plt. Kadinsos Aceh Chaidir, serta Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H.. Para pejabat tersebut telah berada di wilayah terdampak sejak awal untuk memantau langsung penanganan darurat.
Chaidir mengungkapkan bahwa sejak 26 November 2025 dirinya terus berada di Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk memantau kondisi lapangan. Ia menilai bahwa jalur udara merupakan langkah tercepat dan paling efektif untuk mencegah bertambahnya korban jiwa.
“Banyak titik pengungsian yang stok pangannya menipis. Akses darat tidak memungkinkan, sehingga bantuan harus segera diterbangkan. Ini sangat mendesak,” ujarnya.
Ia merinci bahwa kebutuhan darurat mencakup sandang, pangan, obat-obatan, perlengkapan bayi dan dewasa, serta kantong jenazah untuk penanganan korban yang belum dapat dijangkau tim darurat.
“Kami membutuhkan pengiriman segera. Bahan makanan, air minum, popok bayi, selimut, obat-obatan, vitamin, hingga kantong jenazah harus dikirim tanpa menunggu jalur darat pulih. Kondisi di pengungsian sudah sangat terbatas,” tegasnya.
Menurut laporan Dinas Sosial Aceh, banyak warga—termasuk lansia, ibu hamil, dan anak-anak—berada dalam kondisi sangat rentan setelah berhari-hari terisolasi tanpa bantuan memadai.
Koordinasi terus dilakukan bersama BNPB, Basarnas, TNI/Polri, dan pemerintah daerah, namun percepatan dari pemerintah pusat dinilai sangat penting.
Kehadiran Mendagri Tito Karnavian disebut menjadi momentum penting untuk mempercepat penanganan darurat. Tito menginstruksikan agar bantuan logistik BNPB segera digerakkan dan memastikan seluruh unsur pemerintah mempercepat respons terhadap dampak banjir dan longsor.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat skala bencana yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh—mulai dari kawasan utara, timur, tengah, hingga barat selatan.[]
