 |
| Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Besar, Darwan Asrizal, SE., MT, bersama perwakilan Forkopimda dan OPD terkait mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi secara virtual dengan Kemendagri di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (24/11/2025).FOTO/MC ACEH BESAR |
KOTA JANTHO – Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas inflasi daerah melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan operasi pasar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Besar, Darwan Asrizal, SE., MT, saat mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, dari ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar, Senin (24/11/2025).
“Tentu Pemerintah Aceh Besar terus berkomitmen menjaga inflasi daerah dengan memperkuat koordinasi serta melakukan langkah-langkah strategis di lapangan, termasuk operasi pasar,” kata Darwan.
Pada periode minggu kedua November 2025, komoditas yang mengalami kenaikan harga di Aceh Besar antara lain bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras.
Sementara itu, pada level provinsi, kenaikan terjadi pada komoditas beras, cabai merah, dan daging ayam ras dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai –2,79 persen.
Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus, turut mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu menjaga inflasi tetap stabil dan berinovasi dalam pengendalian harga.
“Kita highlight bahwa kondisi inflasi dari tahun ke tahun berada pada angka 2,86 persen, dan secara bulan ke bulan 0,28 persen. Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu menjaga inflasi pada rentang 1,5 sampai 3,5 persen,” ujarnya.
Wiyagus juga menyoroti lonjakan harga emas yang memberi pengaruh signifikan terhadap inflasi nasional.
“Berdasarkan data BPS, inflasi emas perhiasan pada Oktober mencapai 52,76 persen. Kenaikan harga emas internasional memberi dampak langsung ke pasar dalam negeri,” jelasnya.
Kemendagri meminta pemerintah daerah terus memperkuat monitoring harian harga dan ketersediaan pasokan di pasar tradisional sebagai early warning system.
Selain itu, daerah juga diminta mengelola cadangan pangan secara optimal untuk mengantisipasi potensi gejolak harga.[]
