Banda Aceh - Pemerintah Aceh pada Senin, 24 November 2025, menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi serta penanganan darurat bencana di Ruang Rapat Sekda Aceh.
Rapat yang dipimpin Sekda Aceh ini dihadiri para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), antara lain Kepala Bappeda, Kadis Perkim, Kadis PUPR, Kadis Tanbun, Kadis Pangan Aceh, Kadis DLHK, Karo Tapem, Kepala Biro Hukum, Plt. Kadis Pengairan, Plt. Kadis Perikanan, Plt. Kalaksa BPBA, Plt. Kadinsos, dan Plt. Kadinkes Aceh.
Dalam arahannya, Sekda Aceh menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan lintas sektor, khususnya memastikan ketersediaan buffer stock kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor.
Ia meminta seluruh SKPA memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah mitigasi agar respons penanganan dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu ketika kondisi darurat terjadi.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh melaporkan bahwa pihaknya telah mendistribusikan buffer stock sandang dan pangan ke sejumlah kabupaten, yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Pengiriman berikutnya dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya ke Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang, sementara kabupaten lain sedang dalam proses pemenuhan logistik.
Dalam rapat tersebut, Plt. Kadinsos Aceh turut didampingi Sub Koordinator PSKBA Dinas Sosial Aceh, Yanyan Rahmat, yang memberikan penjelasan teknis terkait kesiapan logistik dan alur distribusi bantuan ke daerah-daerah rawan bencana.
Plt. Kadinsos Aceh menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat klaster perlindungan sosial dan logistik agar kebutuhan dasar masyarakat, baik pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan terukur.
“Alhamdulillah, buffer stock kita cukup,” ujar Plt. Kadinsos Aceh.
Ia menambahkan bahwa apabila Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan status tanggap darurat, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh.
Langkah ini penting agar bantuan logistik dan kebutuhan mendesak lainnya dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Rapat ditutup dengan penegasan pentingnya sinergi antarinstansi, konsolidasi data yang akurat, serta kesiapan jalur distribusi agar penanganan bencana di Aceh berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.[]
