Bandung – Polda Jawa Barat mengambil langkah tegas dalam mencegah keterlibatan anak dalam jaringan terorisme dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus di lingkungan sekolah.
Kebijakan ini diambil menyusul temuan Densus 88 yang mengidentifikasi 110 anak di Indonesia telah terpapar dan direkrut kelompok terorisme, dengan Jawa Barat sebagai provinsi tertinggi dalam kasus keterpaparan radikalisme digital.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan melalui Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa metode perekrutan kelompok radikal kini telah bergeser secara signifikan.
Bila dulu penyebaran paham ekstrem dilakukan melalui kelompok pengajian tertutup, kini perekrutan lebih banyak memanfaatkan media sosial.
“Metode terbaru dan paling efektif saat ini adalah melalui media sosial. Kelompok radikal memanfaatkan teknologi untuk menyasar generasi Z yang penggunaan gadget-nya sangat masif,” kata Kombes Hendra, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, anak dan remaja menjadi sasaran empuk karena berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan, masalah pendidikan, hingga ekonomi. Kerentanan tersebut membuka peluang bagi kelompok radikal untuk melakukan pendekatan.
“Di samping persoalan pendidikan, kemiskinan, dan ketatnya persaingan kerja, kondisi ini memudahkan mereka direkrut dengan berbagai cara,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan dini, Polda Jabar menggandeng pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, serta Da’i Kamtibmas dalam edukasi dan pembinaan terhadap anak-anak dan remaja. Selain itu, Polda Jabar tengah merancang pembentukan satgas di sekolah-sekolah yang melibatkan siswa, termasuk anggota PKS (Polisi Keamanan Sekolah) dan organisasi kesiswaan.
Langkah ini dinilai penting setelah insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta yang pelakunya merupakan korban perundungan (bullying).
“Dengan fenomena baru berupa maraknya bullying di sekolah, Kapolda Jabar telah memerintahkan Humas, Binmas, dan unit PPA untuk membentuk satgas sekolah. Mereka akan bekerja bersama PKS dan OSIS untuk melakukan edukasi dan menjadi pelapor pertama jika terjadi tindakan perundungan,” jelasnya.
Kombes Hendra menegaskan bahwa bullying memiliki dampak serius yang dapat memicu berbagai tindakan ekstrem.
“Dampak bullying itu sangat besar. Karena itu, upaya pencegahan harus dimulai sejak dini,” tutup Kabid Humas Polda Jabar.[]
