Batam, Kepulauan Riau — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tito menilai kekompakan unsur Forkopimda menjadi salah satu kunci agar berbagai persoalan di daerah dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan efektif.
Menurutnya, setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan yang berbeda. Apabila seluruh potensi tersebut disatukan melalui koordinasi yang baik, pemerintah daerah (Pemda) akan lebih mampu merespons berbagai persoalan, mulai dari politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan.
"Kekompakan Forkopimda akan berdampak langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Daerah yang memiliki hubungan harmonis antarpimpinan cenderung lebih cepat menyelesaikan berbagai persoalan. Sebaliknya, ketidakharmonisan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan," ujar Tito.
Tito menegaskan, setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan lokal yang berbeda. Karena itu, koordinasi Forkopimda perlu diarahkan pada identifikasi masalah secara spesifik serta pencarian solusi secara bersama-sama, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, Tito meminta seluruh kepala daerah di Sumatera bersama unsur Forkopimda menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,29 persen dan menilai capaian tersebut perlu dipertahankan serta terus ditingkatkan.
Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi antardaerah masih menunjukkan perbedaan. Di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Lampung tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.
"Karena itu, daerah lain perlu memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah berjalan efektif," katanya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Tito meminta Forkopimda turut memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui langkah-langkah konkret sesuai kondisi masing-masing daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah. Seluruh unsur Forkopimda perlu mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Tito berharap sinergi yang semakin kuat antara kepala daerah dan seluruh unsur Forkopimda dapat menciptakan stabilitas daerah sekaligus mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau.[]
