BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama Universitas Syiah Kuala (USK) mengkaji pemanfaatan lumpur dan pasir atau sedimen hasil bencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan yang diberi nama Aceh Brick.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyambut positif inovasi tim riset USK tersebut. Ia menilai pemanfaatan material pascabencana menjadi produk konstruksi dapat memberikan manfaat bagi proses pemulihan Aceh sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Sangat positif. Pemerintah Aceh sangat mendukung,” kata Gubernur Mualem sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).
Menurut Nurlis, Gubernur Mualem berharap hasil penelitian USK tidak berhenti pada tahap kajian, tetapi dapat dikembangkan menjadi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.
“Gubernur Mualem sangat mengharapkan hasil penelitian USK bernilai manfaat bagi Aceh,” ujarnya.
Ia mengatakan, inovasi tersebut dinilai berpotensi mengubah material yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan pascabencana menjadi produk konstruksi yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.
“Pemerintah Aceh melihat inovasi ini sejalan dengan kebutuhan percepatan pemulihan pascabencana di Aceh,” kata Nurlis.
Dukungan tersebut kemudian ditindaklanjuti Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, dengan menggerakkan jajaran Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi pengembangan penelitian tim USK.
Rapat khusus membahas pemanfaatan material bencana tersebut digelar di Ruang Potda II Kantor Gubernur Aceh, Selasa (11/8/2026).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, yang memimpin rapat, mengatakan pembahasan difokuskan pada pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick.
“Poinnya adalah pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Robby.
Tim Riset USK yang juga ahli beton ringan, Prof. Dr. Ir. Abdullah, menjelaskan bahwa bata ringan memiliki keunggulan dari sisi bobot yang lebih rendah dibandingkan material konvensional.
Kondisi tersebut membuatnya berpotensi digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah yang sulit dijangkau.
Menurutnya, bobot material yang ringan juga dapat memudahkan proses pengangkutan ke wilayah pelosok.
Salah satu potensi pemanfaatannya adalah untuk pembangunan jaringan irigasi dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
“Pemanfaatan lumpur dan pasir juga berpotensi menjaga ekosistem karena dapat mengurangi kebutuhan pengambilan tanah liat dari alam sebagai bahan baku batu bata,” ujar Guru Besar USK tersebut.
Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh (Balai Jakon), Indra Suhada, menyambut baik gagasan pemanfaatan lumpur dan pasir pascabencana sebagai bahan baku Aceh Brick.
“Produk ini berpotensi dikembangkan sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan standar yang berlaku,” kata Indra.
Ia menambahkan, Balai Jakon siap memberikan dukungan melalui kegiatan pembinaan, percontohan, serta pelatihan bagi kelompok masyarakat dalam memproduksi bata ringan.
Meski demikian, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa pemanfaatan material hasil bencana harus terlebih dahulu didasarkan pada hasil pengujian teknis dan penilaian kelayakan material.
Robby menjelaskan, karakteristik sedimen di setiap lokasi dapat berbeda sehingga diperlukan pengujian untuk memastikan material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis dan standar yang ditetapkan.
“Setiap lokasi memiliki karakteristik sedimen yang dapat berbeda, sehingga perlu dilakukan penilaian untuk memastikan material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, USK dan Balai Jakon akan melakukan penilaian teknis serta mengkaji peluang kerja sama dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan bata ringan.
Sejumlah agenda yang disiapkan meliputi penilaian teknis dan peluang kerja sama, penyiapan model produksi yang dapat diterapkan kelompok masyarakat, pembinaan dan pelatihan masyarakat terdampak, penyiapan lokasi percontohan, serta pengkajian pemanfaatan Aceh Brick sebagai material untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga akan mengkaji pengembangan pemanfaatan Aceh Brick dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh periode 2026–2028.
Pemerintah Aceh menilai pengembangan Aceh Brick memiliki sejumlah manfaat strategis, mulai dari mempercepat pembersihan lumpur dan sedimen pascabencana, menyediakan material alternatif untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan material pascabencana diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap persoalan sedimentasi, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Kendati demikian, sebelum digunakan secara luas dalam pekerjaan pemerintah, produk Aceh Brick harus melalui tahapan uji mutu, pengujian lapangan, pemenuhan standar teknis, serta pembuktian kinerja.
Tahapan tersebut penting untuk memastikan produk aman, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin mengubah material yang sebelumnya menjadi persoalan bencana menjadi sumber solusi. Lumpur dibersihkan, diolah menjadi material bangunan, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan hasilnya dapat kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan Aceh,” pungkas Robby.[]
