 |
| Dr. Nazrul Zaman Pengamat kebijakan publik |
BANDA ACEH – Membaiknya ketersediaan solar bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), mulai dari jalur barat-selatan hingga sejumlah wilayah lain di Aceh, dinilai menjadi perkembangan positif di tengah persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Nazrul Zaman, menilai kondisi tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya pengguna kendaraan diesel yang selama ini kerap menghadapi ketidakpastian memperoleh solar bersubsidi dalam perjalanan.
“Sekarang perjalanan menggunakan mobil diesel mengelilingi Aceh terasa lebih tenang. Masyarakat mulai mendapati solar tersedia dalam jumlah yang relatif mencukupi di SPBU sepanjang perjalanan,” ujar Nazrul kepada media di Banda Aceh, Senin (26/10/2026).
Ia menilai perkembangan tersebut menjadi catatan positif bagi Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang baru sekitar tiga bulan menjabat.
Menurutnya, membaiknya ketersediaan solar menunjukkan pentingnya penataan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi secara serius dan berkelanjutan.
“Di tengah persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini meresahkan masyarakat, membaiknya ketersediaan solar ini menghadirkan harapan bahwa penataan dan pengawasan yang serius dapat membawa perubahan nyata,” katanya.
Nazrul menegaskan, keberhasilan seorang pemimpin semestinya diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari pernyataan, pencitraan, atau kegiatan seremonial.
“Bagi rakyat, keberhasilan pemimpin bukan diukur dari banyaknya pernyataan atau seremoni, melainkan dari persoalan yang berhasil diatasi. Ketika pengendara tidak lagi dihantui kecemasan kehabisan solar di tengah perjalanan, manfaat kepemimpinan dapat dirasakan secara langsung,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi, Nazrul mengingatkan bahwa perbaikan pasokan solar bersubsidi harus dipertahankan dan diperluas secara merata ke seluruh wilayah Aceh.
Pengawasan distribusi, ketepatan sasaran penerima subsidi, serta keterbukaan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tetap menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
“Apresiasi ini bukan berarti persoalan sudah sepenuhnya selesai. Ketersediaan BBM subsidi harus terus dijaga, distribusinya diawasi, dan penyalurannya dipastikan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik mafia BBM yang berpotensi menghambat distribusi, menimbun pasokan, atau menyalahgunakan subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat yang berhak.
Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan bukti yang kuat agar penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih.
“Jangan sampai ada ruang bagi mafia BBM untuk mempermainkan distribusi, menimbun pasokan, atau menyalahgunakan subsidi. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu berdasarkan bukti yang kuat,” tegasnya.
Nazrul berharap Kapolda Aceh senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan dalam menjalankan tugas, termasuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi serta menindak praktik penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
“Kita mendoakan Kapolda Aceh agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan dalam menjaga amanah serta menghadapi praktik mafia BBM di Aceh,” tuturnya.
Ia menambahkan, dukungan masyarakat terhadap upaya pembenahan distribusi BBM subsidi perlu diiringi pengawasan publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, perbaikan yang mulai dirasakan masyarakat dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan.
Nazrul menegaskan, apresiasi terhadap kinerja aparat harus tetap berjalan beriringan dengan sikap kritis masyarakat untuk memastikan pelayanan dan pengawasan terus membaik.
“Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar dipuji, tetapi pemimpin yang konsisten membuktikan keberpihakannya kepada rakyat. Apresiasi diberikan atas perubahan yang dirasakan hari ini, sementara dukungan dan pengawasan publik diperlukan untuk memastikan perubahan itu tetap bertahan pada masa mendatang,” tutup akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) tersebut.[]
